Agresi Bakal Gelar "Aksi 919" Tuntut Truk Kayu Dilarang Melintasi Jalan Umum

Tampak mobil kayu melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (30/12/2018).

PRABUMULIH, BS.COM - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Sipil (Agresi) Kota Prabumulih berencana melakukan aksi demonstrasi terkait masih bebasnya truk bertonase tinggi melintas di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih, Rabu (9/1/2019) pukul 09.00 WIB.

Mereka menamakan aksi tersebut dengan sebutan "Aksi 919". Aksi ini rencananya akan digelar di dua lokasi di Kota Prabumulih yakni di kawasan Perkantoran Pemkot Prabumulih dan Simpang Tugu Air Mancur. ‎

Tak hanya itu, rencana aksi demonstrasi ini juga akan digelar dengan massa berjumlah 200 hingga 500 orang yang akan menduduki Halaman Kantor Pemkot Prabumulih serta bakal mendirikan tenda di kawasan Simpang Tugu Air Mancur Kota Prabumulih.
“Aksi ini akan kami lakukan secara damai pada 9 Januari 2019 mendatang dan akan dilanjutkan pada hari berikutnya sampai ada kesepakatan terhadap tuntutan kami,” ujar Sastra Amiadi, selaku penanggung jawab rencana aksi tersebut kepada Berantassumsel, Minggu (30/12/2019).

Adapun mereka menuntut tentang permasalahan masih adanya kendaraan bertonase berat seperti truk kayu log yang melintasi jalan umum dalam wilayah Kota Prabumulih yang disinyalir tanpa ada penindakan petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) setempat maupun pihak terkait lainnya.
“Kami berharap kepada pemerintah aturan yang telah dikeluarkan jangan hanya untuk truk batubara saja, tapi juga harus diberlakukan terhadap angkutan kayu. Karena sampai sekarang ini masih banyak truk-truk kayu yang melintas di jalanan umum,” terang dia.

Ditambahkan juga oleh Silvanus Desmansyah, warga lainnya ini mengaku akan ikut melakukan aksi damai turun ke jalan guna menyampaikan aspirasi masyarakat tentang permasalahan masih adanya kendaraan bertonase berat yang melintasi jalan umum di Kota Seinggok Sepemunyian.
“Jangan pilih kasih, kami akan turun ke jalan dan akan melakukan unjuk rasa menuntut pemerintah untuk menertibkan dan menegakkan aturan yang sebenar-sebenarnya,” tukasnya. (Red)