JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengingatkan kepada semua pengurus organisasi masyarakat Mathlaul Anwar agar jangan sampai disusupi atau punya satu ideologi lain yang bukan pancasila.
Dikatakan, pilihan politik boleh beda tapi untuk merawat NKRI harus satu.
"Saya sampaikan bahwa beda pilihan politik silahkan, tetapi berbicara masalah merawat persatuan dan Pancasila, NKRI itu tidak bisa ditawar lagi. Saya ingatkan jangan sampai dalam organisasi Mathlaul Anwar ini kesusupan atau punya satu ideologi lain yang bukan pancasila," ujar Menko Polhukam Wiranto dalam Rapat Kerja Nasional 2 Mathlaul Anwar di Jakarta, Sabtu (8/12/2018).
Menko Polhukam menyampaikan bahwa tugas yang diemban oleh organisasi Mathlaul Anwar tidak hanya pendidikan dan dakwah. Namun juga bagaimana memberdayakan ekonomi umat.
"Untuk itu harus fokus kesana. Soal pilihan politik silahkan saja, karena kita memang membebaskan untuk berpolitik pada jalur apapun, tapi saya sampaikan bahwa jangan sekali-kali di dalamnya kita kesusupan ideologi-ideologi lain kecuali Pancasila," kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam juga menegaskan bahwa merawat negeri ini harus dilakukan terus menerus, tidak boleh berhenti. Jika sudah baik maka harus dibuat lebih baik lagi.
"Merawat itu kan terus, never ending, sesuatu yang sudah baik ya dirawat terus supaya lebih baik lagi. Ini bukan diruwat, dirawat. Kalau diruwat itu prihatin, ini dirawat apa yang sudah dapat kita capai sekarang," ungkap Menko Polhukam Wiranto.
Apalagi, lanjut Menko Polhukam harus merawat warisan dari semangat para pendahulu bangsa, kemudian tokoh-tokoh Islam yang mengedepankan toleransi, kepentingan nasional, dibanding mengedepankan egonya masing-masing. Hal tersebut yang harus dicontoh.
"Sekarangkan banyak ego-ego yang bermain dalam kegidupan kita sebagai bangsa. Nah kalau kemudian ego itu yang ke depan, ini kan tidak satu. Egonya disimpan, dikedepankan semangat persatuan, dikedepankan semangat toleransi, dikedepankan semangat untuk bersama-sama membangun negeri ini," imbuh Menko Polhukam Wiranto.
Sementara itu, Sekjen Mathlaul Anwar Oke Setiadi Affendi mengatakan meski tahun politik, organisasi yang didirikan di Menes, Banten pada 1916 tersebut akan tetap netral dan tidak memihak.
"Tidak ada tradisi di Mathlaul Anwar untuk dukung mendukung, walau ini tahun politik kita lepas dari itu semua. Kita mengadakan rakernas dalam rangka konsolidasi seluruh pengurus wilayah agar kepengurusan terus berlanjut. Ini tidak ada urusan dengan politik," tutur Oke.
Dalam Rakernas yang saat ini dipimpin oleh KH Ahmad Syadeli Karim, diikuti oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Mathlaul Anwar se-Indonesia. Tema yang diangkat yakni "Revitalisasi peran dan Kontribusi Mathlaul Anwar dalam merawat NKRI" bertujuan untuk melakukan konsolidasi organisasi, termasuk merumuskan dan menyepakati sikap organisasi terkait perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.
Mathlaul Anwar didirikan pada 10 Ramadhan 1334 Hijriah atau 10 Juli 1916 oleh KH E Mohammad Yasin, KH TB Mohammad Sholeh, dan KH Mas Abdurrahman serta dibantu oleh sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di daerah Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Mathlaul Anwar didirikan berselang empat tahun setelah berdirinya Muhammadiyah serta sepuluh tahun lebih awal dibanding NU.
Ormas Islam yang sudah berusia lebih dari satu abad (seratus tahun) itu saat ini mengelola ratusan lembaga pendidikan dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Misi awal pendirian Mathlaul Anwar adalah melakukan purifikasi ajaran Islam dengan memberantas Tahayul, Bidah dan Churafat. (IMO Indonesia Sumsel)
Posting Komentar
0Komentar