PALEMBANG, BS.COM - Dalam rangka penyerahan hasil penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumsel, Kamis (07/02), Ombudsman Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumsel menggelar acara penyerahan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di lingkungan Pemerintah kabupaten/kota 2019.
Bertempat di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Ombudsman RI Prof, Amzulian Rifai, SH, LLM. P HD, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya serta Bupati/Walikota yang berkesempatan hadir.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menuturkan, bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Sumsel telah menandatangani kesepakatan target kedepan selain meningkatkan pelayanan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Sumsel yang saat ini sekitar 12,8 persen.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang luar biasa tidak menutup kemungkinan masyarakat masih ada yang kurang mampu, mengingat pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hanya dikuasai oleh golongan atas, yang pada akhirnya tidak memberikan dampak bagi angka kemiskinan yang ada di Provinsi Sumsel.
"Justru kadang-kadang daerah yang kaya Sumber daya alam (SDA) belum tentu masyarakatnya lebih sejahtera dibandingkan daerah dengan SDA yang terbatas, oleh sebab itu sekarang saya mengajak Bupati/Walikota kita mulai merumuskan bersama program-program selain untuk pelayanan publik juga mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sumsel," ungkapnya
"Kenapa kami sampaikan demikian karena menurut kami berdasarkan undang-undang yang ada tugas kepala daerah itu adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya," tambahnya
Mawardi turut menghimbau kepada kabupaten/kota yang masih mendapat Nilai Kepatuhan Sedang (Zona Kuning) dan Kabupaten yang mendapat nilai kepatuhan rendah (Zona Merah) agar meningkatkan kualitas pelayanan publik di segala bidang.
"Saya juga mengucapkan apresiasi kepada kabupaten mendapat Nilai Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) yaitu Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir semoga dimasa-masa yang akan datang tetap ditingkatkan dan dipertahankan pelayanan prima kepada masyarakat," pungkasnya
Ketua Ombudsman RI Prof, Amzulian Rifai, SH, LLM, PHD, mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Walikota se-Provinsi Sumsel berkenaan dengan pelayanan publik.
Menurutnya, pelayanan publik menentukan korupsi, kolusi dan nepotisme di suatu daerah.
"Ketika negara dengan pelayanan publiknya baik dapat dipastikan tingkat korupsinya rendah, sebaliknya negara yang tingkat korupsinya tinggi pasti pelayanan publiknya tidak baik. Kita semua berdoa semoga daerah kita bisa menjadi lebih baik dalam hal pelayanan publik," tambahnya.
Untuk diketahui, 7 kabupaten/kota yang di survey oleh ombudsman antara lain Kabupaten OKI yang telah dinilai sejak 2016 terus berbenah mendapat peringkat hijau dengan nilai 84,14, Kabupaten Musi Banyuasin kategori zona kuning, Kabupaten Lahat mendapat zona kuning, Prabumulih 2015 kategori kuning, Kabupaten OKU masuk kategori kuning, Kota Pagaralam kategori merah, Muara Enim kategori merah. (LN/Red)
Posting Komentar
0Komentar