Gubernur Sumsel Minta Perangkat Daerah Turunkan Angka Kemiskinan

Berantas Sumsel
By -
0

PALEMBANG, BS.COM –Melalui Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini, diharapkan harus ada sinkronisasi antara Perangkat Daerah Provinsi Sumsel dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota se- Sumsel agar punya suatu tujuan dan taget yang jelas apa yang akan dilakukan ke depan tidak hanya memenuhi perencanaan saja, tapi perlu adanya penyelarasan program untuk mencapai satu tujuan

Dimana, nantinya para pembuat keputusan maupun yang memprogram perencanan dalam diskusi acara forum ini harus ada persamaan visi serta  misi maupun penyelarasan program untuk fokus dalam pelayanan publik dan lebih fokus menargetkan program pengentasan kemiskinan yaitu target menurunkan angka kemiskinan Sumsel dari dua digit menjadi satu digit

Pernyataan ini diutarakan Gubernur Sumsel H,  Herman Deru pada acara Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 di Aula Bina Praja Sumsel, Rabu, (27/03/2019).

Gubernur menjelaskan, kita tahu angka kemiskinan Sumsel 2018 lalu sebesar 12,80 persen lebih tinggi dari nasional yang sebesar 9,82 persen serta masih ada 16 kabupaten/kota dengan angka kemiskinan di atas nasional.
“Karena itu, Pemprov Sumsel harus lebih fokus membuat program yang sifatnya program yang membantu penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan minimal turun 1persen pertahun. Jika ini konsisten dilakukan ia menjamin paling lama 5 tahun angka kemiskinan Sumsel turun satu digit menjadi sekitar 8 persen," ujar Herman Deru

Maka untuk itu, diminta seluruh perangkat daerah Prov Sumsel dan kabupaten/kota terus bersinergi dan cepat bekerja (action) agar program berjalan sesuai dengan target yang telah dibuat.
“Jangan terlalu lama, ini sebentar lagi sudah atau beberapa hari lagi sudah bulan April. Misalkan kita sudah program jalan harus dibamgun, kalau nunggu terlalu lama nanti jalan jalannya tambah rusak parah. Maka otomatis volume maupun biayanya akan membengkak tidak sesuai lagi dengan kalkulasi," ungkapnya.

Tambah gubernur Herman Deru, ini bukan diskresi tapi memang harus dilakukan kalau memang program tersebut untuk mendukung sifatanya pelayanan publik bukan bangun perumahan dinas maupun gapura tapi untuk program pengentasan kemiskainam jagan ragu – ragu diskusikan langsung dengan saya," tutupnya.

Senenntara itu, Kepala Bappeda Prov Sumsel Ekowati Retnaningsih mengutarakan, kegiatan Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019 guna membahas rancangan awal RKPD 2020 nanti antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintahan Kota dan Kabupaten se-Sumatera Selatan serta Pemerintahan Pusat/Instansi Vertikal yang memuat prioritas pembangunan daerah dan pembangunan nasional, Rencana Kerja dan pendanaanya. Selanjutnya BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan menyusun rancangan akhir berdasarkan hasil Musrenbang RKPD 2019 silam. (Red)

Tags:

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)