PRABUMULIH, BS.COM - Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas, yang kegiatan pelaksanaannya di Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Sumatera Selatan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sudah ditentukan.
Dana yang bersumber dari Kementrian PUPR miliaran rupiah untuk satu kelurahaan ini haruslah transparan. Dimana, proyek pekerjaan swakelola pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncana dikerjakan dan diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga daerah, institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah dan atau kelompok masyarakat.
Proyek kegiatan KOTAKU yang difokuskan di Kelurahan Karang Raja RW 01, RW 2 dan RW 03 yang diduga tidak sesuai dengan RAB. Mulai dari material yang digunakan sampai ke volume dan ketebalan jalan cor beton.
Selanjutnya, di RW 01 Kelurahan Karang Raja kawasan RT 04 yang sangat layak sebagai predikat kota kumuh di tahun ini nyaris tidak mendapatkan paket kegiatan.
"Paket kegiatan pekerjaan malah terfokus ke RT 03, RW 01 yang masih dalam kategori dianggap layak," ungkap salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya seraya menyebutkan inikan program pemerintah, harusnya transparanlah terhadap masyarakat dan rangkap jabatan sebagai Ketua RW yang menaungi empat RT, dimana pekerjaannya terfokus di sekitar rumahnyakan lucu jadinya.
Salah seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cahaya Negeri yang ada di Karang Raja mengatakan, surat konfirmasi sudah dilayangkan ke LKM sebagai penanggung jawab penuh program KOTAKU di Kelurahan Karang Raja, tapi hingga saat ini sudah sekitar 3 minggu belum ada balasan.
"Sungguh ironi, padahal baru kemarin lusa Walikota Prabumulih Ir, H Ridho Yahya MM pada acara pembukaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Aula Hotel Grand Nikita, secepatnya kita harus mengatasi kekumuhan yang ada di Kota Prabumulih," tambahnya. (Pelita Sumsel/Red)
Posting Komentar
0Komentar