Minta Anggota PWI Tak Jadi Timses

// Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Muratara

MURATARA, BS.COM - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan resmi dilantik, Jumat (11/20) pagi.

Proses pelantikan dan pengukuhan dipimpin Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar, SPd, MM di aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muratara.

Selama berkembangnya Kabupaten Musi Rawas Utara, kali Ini Kabupaten Muratara mengadakan Pengukuhan anggota PWI. Selama ini jurnalis yang di Muratara masih banyak yang belum tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), kini sudah ada dan sudah terlaksanakan pengukuhannya.

Firdaus Komar dalam sambutanya mengatakan, sebelum pengukuhan keanggotaan PWI, Muratara merupakan daerah yang akan melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Muratara.
"Saya minta seluruh anggota PWI tetap independen, jangan sampai ada anggota PWI yang merangkap jadi timses paslon tertentu. Anggota PWI Muratara diharapkan menjadi pilar kontrol sosial yang demokrasi, bebas dan tidak diintervensi," pesannya.
"Kalau ada anggota PWI yang masuk timses, silakan tinggalkan status anggota PWI. Justru saat momen pilkada seperti ini, jurnalis harus menjadi penyeimbang dan memainkan peran kontrol sosial," katanya.

Lanjuat Firdaus Komar dalam berorganisasi memang perlu pengorbanan dan baik waktu, sikap,dan sifat, untuk masuk dalam organisasi. Tentunya memiliki aturan-aturan tersendiri. PWI merupakan wadah bagi insan pers. Sehingga bisa menjamin dua fungsi utama pers nasional. Diantaranya fungsi kontrol sosial, dan menyampaikan hak publik untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada.
"Saya minta seluruh anggota PWI di Muratara jaga marwah nama organisasi. Jangan mencoreng nama baik organisasi,” tegasnya.

H Marwan Azhari Ketua PWI Muratara mengungkapkan saat ini PWI Muratara sudah resmi menjadi organisasi defenitif. Selama ini banyak pihak yang menanyakan kapan PWI Muratara memiliki organisasi definitif. Karena selama ini sistem kepengurusan selalu dipegang oleh pengurus pelaksana sementara. "Alhamdulilah sekarang kita sudah memiliki kepengurusan yang definitif. Dalam momen pilkada, jurnalis harus bisa memerangi berita hoax, dan menjalankan kontrol sosial,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Muratara H Syarif Hidayat yang diwakili Asisten I Setda Susyanto Tunut mengungkapkan, pers merupakan salah satu pilar negara dan setara dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Tugas pers tidak beda dengan rekan dieksekutif, dan legislatif.
"Semua menegakan demokrasi, bebas, mandiri dan terintegritas. Silakan beritakan apa saja, tapi jangan lupa jalankan prinsip kode etik jurnalistik,dan memberitakan secara berimbang, untuk memajukan Muratara ini," harapnya pria tersebut. (Aryanto)