PALEMBANG, BS.COM - Hingga saat ini pasien Covid-19 di seluruh kabupaten/kota semakin terpuruk melanda.
Terkait hal itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan tetap melakukan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan penentuan perpanjangan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring.
Kepala Bidang (Kabid) SMA Disdiknas Sumsel, Marhendata Musai mengatakan, pihaknya masih melihat kondisi terbaru wabah Covid-19 disetiap kabupaten/kota.
“Kalau diharuskan perpanjangan, kita usulkan kepada Gubernur agar PJJ diperpanjang. Kita lihat dulu pasiennya bertambah atau berkurang. Jika belum menunjukkan penurunan jumlah pasien corona maka PPK akan diperpanjang hingga Desember,” ungkap Kabid SMA yang baru ini saat dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (23/09/2020).
Ia pun mengungkapkan, kesehatan siswa adalah prioritas utama. Bagi pihaknya keselamatan dan kesehatan siswa jadi prioritas.
“Sebagai contoh, beberapa waktu lalu di Muratara sudah ada SMA yang sekolah tatap muka. Ternyata setelah kita pantau, terjadi penambahan pasien Covid-19, kami langsung menelpon Ketua MKKS Muratara untuk rapat dengan kepsek agar sekolah tatap muka dihentikan sementara selama 14 hari,” jelasnya.
Menurutnya, PJJ adalah hal yang penting dalam mencegah penyebaran wabah pandemi.
“Kita tidak ingin terjadi cluster baru di sekolah. Jadi pilihan terbaik saat ini adalah lebih baik siswa belajar di rumah dengan metode daring,” ucap Marhendata.
Terkait bantuan kuota internet bagi siswa dari pemerintah, lanjut Marhendata, minggu ini sudah masuk. Selain itu, sekolah juga bisa pakai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian kuota internet baik bagi guru dan siswa.
“Jadi tidak ada alasan Pembelajaran Jarak Jauh tidak bisa dilaksanakan. Jangan ada alasan PJJ terhambat karena kuota internet,” terangnya.
Sementara itu, Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Parmin menambahkan, berdasarkan pantauan yang dilakukan sampai saat ini belum ada SMA di Sumsel yang melakukan pembelajaran tatap muka.
“Kan sudah ada surat keputusan bersama (SKB) empat menteri, yang menyatakan satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat. Intinya kesehatan anak anak adalah hal yang utama,” tutup Parmin. (Jepri)
Posting Komentar
0Komentar