// Wajib Minta Surat Pengatar dari RT
PRABUMULIH, BS.COM - Sejauh ini sudah tercatat ribuan warga di Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Sumatera Selatan yang membuat surat keterangan usaha (SKU) miliknya.
Dimana SKU pendaftaran pembuatan dimulai awal Oktober lalu dan hingga kini warga antusias berdatangan menyerbu kantor kelurahan itu. Ialah demi semata-mata jangan sampai mereka tak kebagian dalam pembuatan SKU itu sendiri, yang mana sebagai salah satu syarat agar warga atau pemilik usaha mendapatkan bantuan dana dari Kementrian Koperasi nantinya.
"Berdasarkan data yang ada, sejauh ini sudah mencapai ribuan warga membuat SKU di kantor kita," ujar Lurah Gunung Ibul (GI), Sarutama SE, ketika dibincangi media ini, (23/10/2020) di ruangan kerjanya.
Pihaknya siap melayani terkait SKU itu, lanjut dia, siapa pun warga asal dari 63 Rukun Tetangga (RT) dan 9 Rukun Warga (RW) di wilayah pimpinannya. Dan, setelah usai membuat SKU gratis tersebut berkas setiap pemilik usaha dikumpulkan mereka ke Dinas Koperasi Kota Prabumulih, yang berada di Jalan Taman Murni atau tepatnya tak jauh dari Kantor Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur.
"Nah, di dinas koperasi masing-masing (mereka, red) pemilik usaha harus mengisikan lagi formulir yang siapkan panitia disana, dengan membawa bukti SKU dari kita," jelasnya pria mantan Lurah Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
Ketika disinggung apakah demi mendapatkan suntikan dana yang informasi sebanyak Rp 2,4 juta per pemilik usaha dengan cuma-cuma dari pemerintah, yang mana terdapat warga tiba-tiba membuat SKU tersebut. Diakui pria berkulit sawo matang tampaknya memang benar adanya.
"Itu hal terserah dari warga. Tugas kami cuma sebatas melayani pembuatan SKU itu. Nanti dapat atau tidaknya bantuan itu bukan kita yang menentukan. Melainkan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat," imbuhnya seraya menyebutkan bantuan tersebut bisa diterima pemilik usaha tentunya sesuai kreteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Artinya, kalau tempat usaha itu fiktip. Sudah jelas oknum pemilik usaha itu tak dapat bantuan dana. Kan nanti ada tim survey kita turun ke lapangan buat mengkroscek tempat usaha ada atau sebaliknya tidak ada," tuturnya petugas survey ke lapangan tersebut tentunya sebelum anggaran dicairkan pemerintah.
"Nah, bila bohong maka anggaran buat oknum tersebut bisa hangus dengan sendirinya," tambahnya lelaki berbadan tinggi tersebut.
Tak jauh berbeda diungkapkan Lurah Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Ali Syukri SH. Adapun upaya yang dilakukan pihaknya supaya pemilik usaha atau pun pedagang tidak mendadak-dadak membuat surat tersebut demi tergiur mendapatkan bantuan berasal pemerintah pusat tersebut.
"Makanya disini kami memintah warga surat pengantar dari masing-masing RT tempat domisili mereka. Karena secara kasat mata diduga banyak juga mereka (pedagang/pemilik usaha) dinilai rekayasa dalam pembuatan SKU itu," tambah pria itu.
"Rekayasa itu terlihat sebagian mereka kebingungan dalam soal mengisi formulir data dari kita. Jumlah modal awal usaha, misalnya," terangnya namun disini sekali pihaknya hanya sebatas menerima kelengkapan berkas SKU.
Lanjutnya, hal ini terjadi kata lelaki mantan Sekretaris Lurah (Seklur) Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur, lantaran akibat perekonomian masyarakat diluluhlantantakan oleh wabah Virus Corona Disease (Covid-19). Oleh karena masyarakat terlebih lagi tak dianjurkan pemerintah buat keluar rumah, kalau tidak mematuhi protokol kesehatan.
"Yang namanya uang siapa saja mau. Terlebih lagi seperti pandemi corona ini. Itu hal terkadang bukan untuk usaha, ya mungkin buat masyarakat makan dan minum sehari-hari demi keluarganya," tuturnya 50 persen warganya tercatat sebagai pedagang.
"Nah, sampai hari ini alias pertengahan bulan ini paling banyak warga mengurusi SKU itu. Dan, sudah terdata 600-an dari 10 RW dengan 41 RT," tukasnya lelaki berkacamata dan betkulit putih tersebut. (Red)
Posting Komentar
0Komentar