Warga Pedataran Gelumbang Sandera Mobil PT SRB

# PT SRB Dinilai Ingkar Janji

MUARA ENIM, BS.COM - Warga Desa Pedataran, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim,  Sumatera Selatan pada Sabtu, (31/10), terpaksa menyandera mobil angkutan berat milik perusahaan bergerak dibidang Migas,  yakni PT Serelaya Belide (SRB).

Pasalnya, penyanderaan mobil angkutan berat milik PT SRB dengan kapasitas puluhan ton yang melintasi wilayah Desa Pedataran tersebut, karena tidak dilengkapi izin lengkap melalui pihak terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub) maupun izin Bupati Muara Enim, karena jalan yang dilintasi salah satu jalan masuk desa yang akibatnya berdampak negatif bagi desa dan masyarkat.

"Ya, kami menolak mobil pengangkut alat berat milik PT SRB melintas di desa kami karena dampaknya jalan tambah rusak dan rumah warga mengalami keretakan tembok serta melanggar perizinan," cetus anggota BPD Desa Pedataran BR (45) yang mengaku mewakili masyarakat, kepada media ini (31/10/2020).

Dikatakannya, bahwa pihak PT SRB telah melanggar aturan izin perjalanan karena izin melintasi jalan desa masih menggunakan surat izin lama 2017 yakni saat zamannya Wakil Bupati H Nurul Aman.

"Kegiatan mobilisisasi alat berat dari PT SRB terpaksa kita dtop dan juga kami nilai PT SRB ingkar janji karena perjanjian proposal atas kebutuhan masyarakat bahkan hingga sampai 6 bulan ini tidak ada kejelasan dari PT SRB," ungkap BR (45) salah satu anggota BPD Desa Pedataran ini.

Sementara pihak  PT SRB melalu Humas PT Serelaya Belida Ramlan Refai saat dikonfirmasi melalui via telpon selulernya dalam keadaan aktif, namun tidak mendapatkan jawaban pada (31/10), atas masih digunakannya surat izin dispensasi jalan melintas dari PT SRB disaat zaman H Nurul Aman menjabat sebagai wakil Bupati Muara Enim tersebut.

Melalui pesan singkat whatsaap pribadinya itu H Nurul Aman SH, yang pernah menjabat wakil Bupati tersebut mengungkapkan sebaiknya dan seharusnya pihak PT SRB memperbarui lagi surat izin tersebut.

"Karena surat yang dipegang itu sudah lama yakni pada 2017 lalu," ujar Nurul Aman. (Junaidi)