PALEMBANG, BS.ID - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah-sekolah di Sumatera Selatan (Sumsel) yang awalnya akan dimulai awal Januari 2021 mendatang, kembali dibatalkan.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Selatan (Sumsel), yakni Riza Pahlevi mengatakan penundaan pengaktifan aktivitas belajar mengajar di sekolah, didasarkan pada saran dari berbagai pihak terkait.
Diantaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sumsel, Pusat Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan (PKSKP) Sumsel dan Satuan Tugas (Satgas) Tim Ahli Disdik Sumsel.
“Banyak masukan dari tim ahli. Kalau bisa, pelajaran tatap muka ditunda,” ucapnya, Selasa (29/12/2020), kemarin.
Menurutnya, kebijakan ditunda dalam arti dilengkapi betul persyaratan jika ingin membuka sekolah.
“Jangan terburu-buru,” ujarnya, usai Rapat Rencana Pembelajaran di Era New Normal Covid-19, di Kantor Disdik Sumsel.
Riza menuturkan, jika memang sekolah ingin membuka sekolah, harus menerapkan protokol kesehatan. Serta memastikan sarana prasarana yang memadai, untuk pencegahan penularan kasus di sekolah.
Selain itu, harus pula ada izin tertulis dari orang tua, sebagai wali murid.
“Misal sarana prasarana belum memadai, belum diperkenankan PTM,” katanya.
Namun bisa dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), yang sifatnya inovatif untuk mengurangi dampak PJJ yang menyebabkan anak stres belajar.
Ia menambahkan, selain itu sekokah wajib dilakukan jelang PTM. Menurutnya, sekolah juga harus mempertimbangkan dampak lain.
“Sehingga tidak menimbulkan klaster baru, yang kemungkinan bukan berasal dilingkungan sekolah tapi saat pergi dan kepulangan,” ucapnya.
Aktivitas di sekolah pun dibatasi maksimal hanya tiga jam saja, tanpa adanya jam istirahat. Siswa pun dilarang jajan di kantin sekolah dan diminta membawa makanan sendiri.
Dia menekankan, sistem belajar antara daring dan luring harus paralel selama masa pandemi Covid-19.
Sekolah wajib memberitahukan pembagian sistem luring dan daring, berdasarkan sistem siff kepada siswa dan orang tua.
“Semua harus koordinasi. Jika PTM harus memenuhi syarat, mulai dari sanitasi dan infrastruktur lainnya,” ucapnya.
Pihak sekolah, lanjutnya, harus perhatikan siswa secara detil soal komorbid.
“Intinya pada jangan terburu-buru,” katanya.
Menurut Riza, khusus Palembang, telah resmi menunda pembukaan sekolah.
Sebab 98 persen tidak setuju untuk tatap muka, karena Palembang merupakan daerah zona merah. Namun, kabupaten lain berdasarkan keputusan menteri diperbolehkan membuka sekolah.
“Bicara Sumsel lihat zona reliable. Yang terpenting pihak sekolah mempersiapkan betul prokes secara terinci, ada pengawas sebagai pengontrol, kalau mau buka sekolah,” katanya.
Lanjutnya, parameter Pandemi Covid-19 menurut Ahli Epidemiologi Universitas Sriwijaya, Iche Andriany Liberty menilai, penundaan pelaksanaan pembelajaran tatap muka sekolah di Sumsel merupakan keputusan yang tepat.
Karena saat ini penambahan kasus positif Covid-19 masih terus terjadi.
“Memang ini sebenarnya dari tim epidemiologi dan kesehatan masyarakat, IDI, IDAI juga memiliki pandangan yang sama menurut kami masih sangat berisiko,” ujarnya.
Dia menilai, parameter pandemi yang belum terkendali, sehingga belum saatnya tatap muka.
Berdasarkan data, pada 22 Desember saja kasus Covid-19 di Sumsel menembus angka 11,007 kasus.
Disisi lain, positivity rate di Sumsel belum mencapai 5 persen atau per 28 Desember masih di angka 25,93 persen.
“Positivity rate masih sangat tinggi. Target di bawah 5 persen. Kalau 1000 kasus selama 12 hari atau pada 10-22 Desember atau sebelumnya 22 November hingga 9 Desember terjadi percepatan peningkatan kasus,” ujar Iche.
Menurut dia, rencana pembukaan sekolah di kabupaten dan kota di Sumsel. Selain mempertimbangkan tingkat risiko, juga melihat kondisi geografis daerah yang memiliki kendala sumber belajar.
“Kalau memang tidak ada kasus aktif tidak terjadi selama dua minggu, dengan pengawasan ketat dan pertimbangan yang matang silakan koordinasi dengan satgas dan dinas kesehatan,” ujar dia.
Iche juga menegaskan, untuk tiga kota di Sumsel yang kasus aktifnya cenderung mengalami peningkatan.
Seperti Palembang, Lubuklinggau dan Prabumulih harus mempertahankan sistem pembelajaran daring.
“Kalau memang mau buka sekolah, monggo, tetapi harus dengan mekanisme yang diatur sedemikian rupa untuk melindungi siswa kita,” pesan dia. (BKR)
Posting Komentar
0Komentar