MUARA ENIM, BS.ID - Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yakni Antoni Dequin mendesak agar Bupati Muara Enim secara tegas memberikan sanksi berupa backlis kepada para kontraktor yang nakal dalam hal pelaksanaan proyek, khususnya di wilayah Kabupaten Muara Enim.
Kepada media ini Antoni Dequin juga mendesak Bupati Muara Enim H Juarsah SH untuk juga mencopot para pejabat yang diduga tidak bekerja sesuai tupoksinya yang diduga hanya berorientasi semata-mata hanya dengan uang fee proyek.
"Ya, kita lihat saja hasil dilapangan keberadaan proyek seperti dari Dinas PUPR Muara Enim yang begitu banyak dilaporkan ke pihak penegak hukum karena diduga pekerjaan dan hasilnya tak berkualitas alias asal-asalan saja," cetus Antoni, Selasa (22/12/2020), kemarin.
Lanjutnya, sebagai aktifis pencegahan korupsi tentunya merasa prihatin atas semua ini dan meminta dengan tegas agar ada perubahan digerbong Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
"Contoh seperti Dinas PUPR Muara Enim yang kategorinya sebagai instansi umum namun begitu sulitnya mendapatkan informasi apalagi berkomunikasi dengan pejabat PUPR dalam melaksanakan kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten Muara Enim ini," ungkap.
Ditambahkan Ketua GNPK Muara Enim ini bahwa GNPK RI Kabupaten Muara Enim siap sebagai garda terdepan untuk menyelamatkan uang negara dari praktek korupsi dengan berbagai sistem yang dilakukan dan bentuk ketransparanan sesuai peraturan yang ada harus benar-benar di implementasikan dibirokrasi masing-masing.
"Ya, kami mendesak agar Bupati Muara Enim bertindak tegas kepada para kontraktor nakal serta para penghuni birokrasi yang harus direformasi guna tercapainya kualitas pembangunan baik serta masyarakat yang sejahtera," keluhnya pria tersebut. (Red)
Posting Komentar
0Komentar