MUARA ENIM, BS.ID - Kantor Dinas PUPR di Komplek Perkantoran Islamic Centre Kepur Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat kemarin, (4/12) didatangi Ketua DPC LIN 07.09 Kabupaten Muara Enim bersama para awak media.
Hal tersebut guna untuk mengklarifikasi adanya dugaan proyek fiktif rehab jembatan beton di Desa Siku Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim APBD Tahun 2020 dengan nilai HPS Rp 198 juta, yang dusebut-sebut pemenang proyek tersebut oleh CV Edimat yang beralamat di Prabumulih sampai sekarang ini diduga belum berjalan.
Para rombongan diterima oleh salah satu Staf PUPR Kabupaten Muara Enim Rizki. Menurut Rizki Kadin PUPR tidak ada di kantor. Namun, mirisnya karena sudah sering mendatangi Kantor PUPR Kabupaten Muara Enim ini, Kadin PUPR memang sulit untuk dihubungi baik langsung atau pun via telepon.
"Kadin PUPR Muara Enim terkesan sangat tertutup serta menghilang dan seakan tidak memberikan ruang untuk publik klarifikasi, atau memang sudah aturan dari Pemkab Muara Enim, kepala dinas tidak harus masuk kantor, "ujarnya Ketua DPC LIN 07.09 Kabupaten Muara Enim.
Kepada Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Kabupaten Muara Enim Juarsah SH sebagai bupati supaya disegerakan untuk mengganti pejabat ini. Itu hal karena warga menilai terhadap pejabat terkesan tidak nyaman bekerja dan jarang aktif atau mungkin sudah bosan terhadap jabatannya ini.
"Kami hanya ingin mengklarifikasi adanya dugaan proyek fiktif rehab jembatan beton Desa Siku Kecamatan Empat Petulai Dangku dan peningkatan Jalan Simpang Aur-Muara Harapan dengan nilai pagu paket 10 Miliar yang dimenangkan PT Rendjani konstruksi dengan alamat di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Kami yakin kontraktor Muara Enim masih banyak yang mampu mengerjakan proyek tersebut, kenapa harus memakai jasa kontraktor diluar Kabupaten Muara Enim," ungkap Junizar.
Dikatakannya, disamping itu juga pihaknya sudah melayangkan surat kepada PLT Bupati Muara Enim agar dapat mengintruksikan kepada Inspektorat Kabupaten Muara Enim untuk dapat turun ke lapangan langsung memeriksa sekaligus memastikan bahwa hasil pekerjaan Proyek APBD tahun ini sudah sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan dengan skala menengah dan memeriksa dinas terkait.
"Seiring itu juga kami juga telah melayangkan surat kepada PLT Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim untuk mengintruksikan khususnya Komisi II DPRD Kabupaten Muara Enim yang membidangi pembangunan untuk turun ke lapangan mengecek proses kegiatan dalam pembangunan di Kabupaten Muara Enim kita ini," pungkas Junizar. (Junaidi)
Posting Komentar
0Komentar