PALEMBANG, BS.ID - Pemerhati masalah Hukum dan Kemasyarakatan, Nur Kholis SH, MA kaget dan prihatin. Sebab status baru dari Badan Pusat Statistik (BPS) cermin anjloknya ekonomi masyarakat Sumsel.
“Saya kaget dengan keadaan ini. Status yang mengagetkan kita ini harus cepat diantisipasi oleh pemerintah. Apalagi persentase kemiskinan di Sumsel sebesar 12,56 persen,” ujar Staf Ahli Kepresidenan Bidang Hukum itu, kepada wartawan media ini, Sabtu (20/2/2021).
Meski status itu menempatkan Sumsel di posisi kesepuluh, kata Nur Kholis, ini menunjukkan kegagalan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi rakyat setempat.
Nur Kholis meminta Pemerintah Sumsel untuk mencari solusi agar segera memperhatikan keadaan ekonomi yang memburuk ini.
“Pemerintah harus segera mencari solusi yang baik untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Sebab jika tidak ada kebijakan untuk menggairahkan ekonomi rakyat, maka dalam dua tahun kedepan ekonomi Sumsel bakal kian memburuk,” katanya.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Rektor Universitas IBA Palembang, Dr Tarech Rasyid MSi mengatakan status ini sangat menyedihkan.
Masa pandemi ini memang sulit. Banyak negara juga mengalami hal yang sama. Ekonomi mereka anjlok. Dalam kondisi masyarakat yang berhadapan dengan kebijakan terkait protokol kesehatan, pergolakan ekonomi rakyat menjadi amburadul.
“Gubernur harus cepat bertindak. Jika posisi kesepuluh tingkat kemiskinan Sumsel secara nasional tetap berlanjut, untuk kedepan kondisi kita makin terpuruk,” ujar Tarech.
Untuk mengontrol situasi ekonomi Sumsel, selain mempertimbangkan tingkat ekonomi secara menyeluruh, katanya, harus memperhatikan ekonomi di arus bawah.
“Artinya, ekonomi rakyat dari tingkat menengah kebawah harus dipicu secara signifikan. Jika tidak dimulai sekarang, posisi ekonomi kita akan kian memburuk,” tandasnya.
Terkait status kemiskinan di rangking kesepuluh di Indonesia itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Mawardi Yahya bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan ekonomi Sumsel jadi memprihatinkan.
“Memang kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Terlebih lagi persoalan ekonomi rakyat. Karena itu akan menjadi perhatian penting kita,” kata Mawardi, saat menghadiri silaturahim Tokoh Adat dan Ormas Budaya Sumsel di Hotel Swarna Dwipa, Kamis lalu (18/2/2021).
Menurut Wagub, kemiskinan warga merupakan masalah utama yang akan menjadi perhatian pemerintah.
“Kita akan mencari terobosan cerdas untuk meningkatkan ekonomi rakyat,” katanya.
Dalam upaya yang dilakukan itu, kata Mawardi, pemerintah sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ekonomi rakyat harus terus berjalan.
“Tapi terhambat oleh protokol kesehatan,” ujar Mawardi.
Tercatatnya Sumsel sebagai daerah termiskin dilevel sepuluh oleh Badan Pusat Statistik (BPS), membuat marah dan tersinggungnya dua organisasi mahasiswa Sumsel, PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumsel dan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumbagsel.
Kedua organisasi itu membuat papan karangan bunga ditepi Jalan Ade Irma Suryani Palembang.
Pada papan itu tertulis ucapan selamat atas pencapaian prestasi Gubernur Sumsel H Herman Deru, yang telah menempatkan Sumsel sebagai provinsi termiskin kesepuluh di Indonesia.
Terkait senyum sinis pemulung, Ketua Pengurus Koordinator Cabang PMII Sumsel Husein Rianda, menyatakan senyum sinis pemulung bentuk protes terhadap gubernur dari rakyat terbawah.
Maka itu, kata Husein, papan ucapan Sumsel masuk dalam posisi kesepuluh termiskin se-Indonesia, bentuk kritikan dan masukan berharga bagi pemerintah.
“Sebagai organisasi pergerakan mahasiswa yang tergabung di Cipayung, merupakan organisasi penyeimbang pemerintah. Karena itu kami akan tetap menggedor dan mengeritik, sebagai masukan bagi pemerintah,” kata Husein.
Ucapan itu, katanya, harus menjadi tamparan bagi Pemprov Sumsel. Artinya bukan soal prestasi yang baik untuk dipertahankan.
“Status miskin kesepuluh merupakan prestasi paling buruk dalam pemerintahan, selama Herman Deru menjadi Gubernur Sumsel,” ujar Husein. (BKR)
Posting Komentar
0Komentar