Pendapatan Daerah Rendah Minta Tingkatkan APBD

PALEMBANG, BS.ID - Walikota (Wako) Prabumulih, Sumatera Selatan, Ir, H Ridho Yahya MM menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHPLKPD) Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran  2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung hampir sebulan itu disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Harry Purwaka CSFA diwakili Kepala Sub Auditorat Sumsel  II Teguh Prasetyo kepada Walikota Prabumulih, Ir, H Ridho Yahya MM, yang berpusat di Gedung Perwakilan BPK RI Sumatera Selatan, Senin (08/03/2021).

Berdasarkan LHP tersebut, Kota Prabumulih menjadi kota tercepat pertama di Indonesia penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan tercepat pertama di Indonesia menerima LHP BPK tahun lalu. Atas keberhasilan itu, Kota Prabumulih diganjar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini merupakan predikat yang ke-8 kali berturut-turut diraih oleh Kota Prabumulih.

"Laporan hasil pemeriksaan hasilnya adalah kami memberikan opini wajar  tanpa pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2020," ujar Kepala Sub Auditorat Sumsel  II Teguh Prasetyo, ketika diwawancarai usai kegiatan penyerahan LHPLKPD Kota Prabumulih tahun kemarin.

Dikatakan ada beberapa hal yang membuat Kota Prabumulih meraih predikat tersebut yaitu kecukupan pengungkapan, kesesuaian dengan standar, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Serta efektifitas SPI (Sistem Pengendalian Internal), itu empat hal yang menjadi pertimbangan kami," ungkapnya seraya mengatakan dalam pemberian predikat itu pihaknya tidak melalui proses yang langsung tapi melalui proses.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan, Kota Prabumulih merupakan kota pertama se-Indonesia yang menyerahkan laporan keuangan auditnya pada tanggal 7 Januari 2021. 

"Bila dihitung pas 2 bulan, kami menyerahkan laporan yang tercepat di seluruh Indonesia," bebernya seraya berharap Prabumulih mendapat reward yang bagus dari pemerintah pusat untuk menambah pendapatan Kota Prabumulih.

Pada kesempatan itu pula, Teguh mengimbau kepada Pemerintah Kota Prabumulih untuk meningkatkan pendapatan daerah lantaran APBD Kota Prabumulih masih cukup rendah.

"Di Kota Prabumulih pas-pasan, kecil untuk ukuran di wilayah Sumatera Selatan," ungkapnya.

Sementara, Walikota Prabumulih, Ir, H Ridho Yahya MM mengatakan keberhasilan Pemkot Prabumulih meraih WTP dan berhasil menjadi kota tercepat dalam menyerahkan LKPDLHP 2020 itu tidak terlepas dari peranan BPK RI. "Alhamdulillah berkat masukan-masukan kawan-kawan dari BPK," ungkapnya.

Lanjut Ridho, keberhasilan meraih WTP lantaran setiap tahun diperiksa oleh BPK. "Karena setiap tahun diperiksa kita tahu kelemahan dan tahun depan kita tidak terulang lagi kita perbaiki dan WTP kita dapat," katanya sembari mengatakan sejak awal menjabat dirinya sudah mengimbau kepada pejabat untuk melapor ke BPK sebelum melakukan perjalanan dinas.

Disinggung mengenai langkah yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan WTP, walikota innovatif ini  mengatakan sepanjang pihaknya memperbaiki masukan dari BPK. "Misalnya temuan sekarang kita perbaiki saya rasa tidak ada masalah," bebernya sembari menegaskan meraih predikat WTP bukan berarti tidak ada kesalahan akan tetapi ada kesalahan yang bisa ditolerir," tambahnya walikota tersebut. (Tion)

        

Pendapatan Daerah Rendah Minta Tingkatkan APBD

PALEMBANG, BS.ID - Walikota (Wako) Prabumulih, Sumatera Selatan, Ir, H Ridho Yahya MM menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHPLKPD) Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran  2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung hampir sebulan  itu disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Harry Purwaka CSFA diwakili Kepala Sub Auditorat Sumsel  II Teguh Prasetyo kepada Walikota Prabumulih, Ir, H Ridho Yahya MM, yang berpusat di Gedung Perwakilan BPK RI Sumatera Selatan, Senin (08/03/2021).

Berdasarkan LHP tersebut, Kota Prabumulih menjadi kota tercepat pertama di Indonesia penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan tercepat pertama di Indonesia menerima LHP BPK tahun lalu. Atas keberhasilan itu, Kota Prabumulih diganjar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini merupakan predikat yang ke-8 kali berturut-turut diraih oleh Kota Prabumulih.

"Laporan hasil pemeriksaan hasilnya adalah kami memberikan opini wajar  tanpa pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2020," ujar Kepala Sub Auditorat Sumsel  II Teguh Prasetyo, ketika diwawancarai usai kegiatan penyerahan LHPLKPD Kota Prabumulih tahun kemarin.

Dikatakan ada beberapa hal yang membuat Kota Prabumulih meraih predikat tersebut yaitu kecukupan pengungkapan, kesesuaian dengan standar, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Serta efektifitas SPI (Sistem Pengendalian Internal), itu empat hal yang menjadi pertimbangan kami," ungkapnya seraya mengatakan dalam pemberian predikat itu pihaknya tidak melalui proses yang langsung tapi melalui proses.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan, Kota Prabumulih merupakan kota pertama se-Indonesia yang menyerahkan laporan keuangan auditnya pada tanggal 7 Januari 2021. 

"Bila dihitung pas 2 bulan, kami menyerahkan laporan yang tercepat di seluruh Indonesia," bebernya seraya berharap Prabumulih mendapat reward yang bagus dari pemerintah pusat untuk menambah pendapatan Kota Prabumulih.

Pada kesempatan itu pula, Teguh mengimbau kepada Pemerintah Kota Prabumulih untuk meningkatkan pendapatan daerah lantaran APBD Kota Prabumulih masih cukup rendah.

"Di Kota Prabumulih pas-pasan, kecil untuk ukuran di wilayah Sumatera Selatan," ungkapnya.

Sementara, Walikota Prabumulih, Ir, H Ridho Yahya MM mengatakan keberhasilan Pemkot Prabumulih meraih WTP dan berhasil menjadi kota tercepat dalam menyerahkan LKPDLHP 2020 itu tidak terlepas dari peranan BPK RI. "Alhamdulillah berkat masukan-masukan kawan-kawan dari BPK," ungkapnya.

Lanjut Ridho, keberhasilan meraih WTP lantaran setiap tahun diperiksa oleh BPK. "Karena setiap tahun diperiksa kita tahu kelemahan dan tahun depan kita tidak terulang lagi kita perbaiki dan WTP kita dapat," katanya sembari mengatakan sejak awal menjabat dirinya sudah mengimbau kepada pejabat untuk melapor ke BPK sebelum melakukan perjalanan dinas.

Disinggung mengenai langkah yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan WTP, walikota innovatif ini  mengatakan sepanjang pihaknya memperbaiki masukan dari BPK. "Misalnya temuan sekarang kita perbaiki saya rasa tidak ada masalah," bebernya sembari menegaskan meraih predikat WTP bukan berarti tidak ada kesalahan akan tetapi ada kesalahan yang bisa ditolerir," tambahnya walikota tersebut. (Tion)