// Pasca OTT Bupati Muba
JAKARTA, BS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.
"KPK telah mengamankan 6 orang tersangka pada Jumat (15/10) di wilayah Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel) serta 2 orang di wilayah Jakarta," ujar Ketua KPK H Firli Bahuri, Sabtu (16/10/2021), sore.
Adapun, kedelapan orang tersebut adalah sebagai berikut. DRA Bupati Musi Banyuasin Periode 2017-2022. Lalu, HM Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, EU Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin, SUH Swasta, IF Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin, MRD Ajudan Bupati serta BRZ Staf Ahli Bupati, terakhir AF Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR.
Ketua KPK Firli Bahuri juga menuturkan kronologis tangkap tangan pada Jumat 15 Oktober 2021, bahwasanya Tim KPK menerima informasi akan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang disiapkan oleh SUH yang nantinya akan diberikan pada DRA melalui HM dan EU.
Selanjutnya dari data transaksi perbankan diperoleh informasi adanya transfer uang yang diduga berasal dari perusahaan milik SUH kepada rekening bank milik salah satu keluarga EU.
Maka, setelah uang tersebut masuk, lalu dilakukan tarik tunai oleh keluarga EU dimaksud untuk kemudian diserahkan kepada EU.
"EU lalu menyerahkan uang tersebut kepada HM untuk diberikan kepada DRA," akunya.
Tim selanjutnya bergerak dan mengamankan HM disalah satu tempat ibadah di Kabupaten Muba dan ditemukan uang sejumlah Rp 270 juta dengan dibungkus kantung plastik.
Tim selanjutnya mengamankan EU dan SUH serta pihak terkait lainnya dan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan permintaan keterangan.
Dilokasi yang berbeda di wilayah Jakarta, Tim KPK kemudian juga mengamankan DRA disalah satu loby hotel di Jakarta yang selanjutnya DRA dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan.
Dari kegiatan ini, Tim KPK selain mengamankan uang sejumlah Rp 270 juta, juga turut diamankan uang yang ada pada MRD ajudan Bupati Rp 1,5 Miliar.
Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.
KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka sebagai berikut. Pertama, DRA Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 hingga 2022. Kedua, HM Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, ketiga EU Kabid SDA/ PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, keempat SUH Swasta.
Dalam konstruksi perkara, diduga telah terjadi bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P Tahun 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (Bantuan Gubernur/ Bangub) diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.
Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari DRA kepada HM, EU dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa, diantaranya dengan membuat list daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.
Selain itu, DRA juga telah menentukan adanya prosentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Muba yaitu 10 persenuntuk DRA, 3 sampai 5 persen untuk HM dan 2-3 persen untuk EU serta pihak terkait lainnya.
Untuk Tahun 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Muba, perusahaan milik SUH menjadi pemenang dari 4 paket proyek. Terdiri dari Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 Miliar. Kemudian, Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 Miliar, Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 Miliar serta Normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 Miliar.
"Total komitmen fee yang akan diterima oleh DRA dari SUH dari 4 proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp 2,6 Miliar," terang Firli Bahuri.
Sebagai realiasi pemberian komitmen fee oleh SUH atas dimenangkannya 4 proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada DRA melalui HM dan EU.
Maka atas perbuatannya tersebut, para tersangka disangkakan melanggar pasal sebagai berikut.
SUH selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kemudian, DRA, HM, dan EU selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf (a) atau Pasal 12 Huruf (b) atau Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Untuk keperluan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 16 Oktober 2021 sampai 4 November 2021 di Rutan KPK. DRA ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1, HM ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, EU ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, SUH ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.
Untuk tetap menjaga dan terhindar dari penyebaran Covid-19 dilingkungan Rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada rutan masing-masing.
KPK berterima kasih atas dukungan masyarakat, pihak Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang turut membantu kelancaran kegiatan tangkap tangan ini.
Sebagai pejabat publik yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan pembangunan sudah seharusnya memedomani aturan dan prosedur dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa. Bukan justru menyalahgunaan kewenangannya untuk mengambil keuntungan pribadi dari pengerjaan proyeknya.
Demikian halnya bagi pihak swasta sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, sudah semestinya menjalankan praktik bisnisnya dengan jujur dan berintegritas, sehingga dapat menghindari praktik-praktik korupsi.
Alhasil pembangunan yang dijalankan dapat memberikan manfaat dan daya guna yang optimal dalam mendukung perekonomian dan kemakmuran masyarakatnya.
Firli menuturkan, bahwasanya kita ingin wujudkan Indonesia yang adil makmur, cerdas, sejahtera, mudah mencari kerja, Indonesia yang disegani dunia dan Indonesia yang membanggakan rakyatnya.
"Untuk itu, kita bertekad terus bekerja keras tanpa lelah untuk membebaskan NKRI dari praktik praktik korupsi. Kita bekerja keras dan akan terus bekerja keras. Siapa saja yang korupsi kita tangkap, tegas Ketua KPK H Firli Bahuri. (IMO/Tion)
Posting Komentar
0Komentar