Wako Akui Tahun Depan Stop Pembelian Randis

PRABUMULIH, BS.ID - Soal asset daerah, yakni kendaraan dinas (randis) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih, Sumatera Selatan menjadi permasalahan cukup pelik. 

Pasalnya, setiap tahunnya menjadi temuan atau stresing Korsupgah KPK dan juga BPK RI. Apalagi, asset randis ini dikuasai pejabat telah tidak lagi menjabat. Dan cukup sulit guna pengambilan asset milik pemerintah tersebut.

Tidak hanya itu, masalah perawatan randis juga jadi sorotan. Mengingat banyak randis dipakai tidak terawat hingga akhir menjadi asset tidak bisa lagi termanfaatkan karena rusak.

Hal tersebut diungkapkan Walikota (Wako), Prabumulih Ir  H Ridho Yahya MM usai penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Prabumulih dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang.

“Setiap tahun masalah asset randis ini membuat pusing, tahun depan kita stop dulu pembelian randis. Kalau sewa, jelas masalah tersebut tidak perlu dipusingkan lagi,” aku Ridho, Jumat (4/3/2022).

Wako menambahkan, kalau ada pejabat hendak pakai kendaraan siapkan anggaran setahun, dan lalu sewa mobil saja.

“Kita tidak perlu pikir perawatan, setiap tahun mobil baru. Jika ada pejabat pensiun, tidak susah menariknya karena itu mobil sewaan,” terang suami Ir, Hj Suryanti Ngesti Rahayu ini.

Ayah tiga anak ini menilai, soal penyewaan mobil guna kepentingan dinas atau penggantian randis dinilai efektif dan efisien.

“Walau masih kita wacanakan, tetapi sangat menarik perhatian saya. Kita bisa mencontoh pertamina, semua kendaraan sewa. Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pemkab Ogan Ilir (OI) sebaliknya pun pula juga telah mewacanakan ini. Siapa duluan saja penerapannya,” aku Politisi Partai Golkar ini.

Nah terkait randis, akunya melibatkan KPKNL jelas lebih praktis. Selain itu, menghindari permainan. 

“Lelangnya online, saya wako saja harus ikut lelang jika ingin mendapatkan randis saya pakai. Tidak bisa lagi main-main seperti dahulu, semuanya terbuka dan transparan,” bebernya.

Ada beberapa instansi vertikal, agar kendaraan dihibahkan itu dimiliki dan tidak melalui lelang. “Hal itu, tidak bisa lagi. Apalagi, kita telah bekerjasama KPKNL Palembang. Ya, harus dilelang terlebih dahulu,” tukasnya orang nomor satu di Bumi Seinggok Sepemunyian itu. (Tion)