PALEMBANG, BS.ID - Musim hujan kembali melanda Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dimana diperkirakan musim hujan akan terus berlanjut dalam beberapa hari kedepan, dan dipastikan beberapa titik di Kota Palembang akan terendam banjir.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota (Pemkot ) Kota Palembang tetap siaga dalam mengantisipasi banjir dan penangulangannya, Senin, 31 Oktober 2022.
Pantauan awak media ini dilapangan, genangan air sudah mulai merendam beberapa titik Jalan Protokol di Kota Palembang, dari Jalan Basuki Rahmad hingga Jalan R Sukamto Palembang atau tepatnya di depan Mall PTC, Hotel Harper, dan Burger King.
Dan bukan hal yang mustahil banjir juga akan merendam permukiman warga padat penduduk dikawasan Sekip Ujung, R Sukamto, Lebong Siarang, dan Seduduk Putih.
Tidak hanya sampai disitu saja, banjir juga dikhawatirkan akan merendam Jalan Residen Abdul Rozak. Di jalan ini terdapat tiga titik yang sering terendam banjir jika hujan melanda Kota Palembang yaitu Jalan MP Mangkunegara, Underpass Simpang Patal, depan SMA Kusuma Bangsa, dan simpang Celentang.
Kondisi tersebut akan akan menyebabkan kemacetan panjang dan sangat mengganggu aktifitas masyarakat Kota Palembang dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari.
Junaidi, salah satu warga Kota Palembang mengatakan, permasalahan banjir yang melanda Kota Palembang bukan hanya sekali atau dua kali terjadi, namun sudah sering terjadi, ironisnya pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang tidak belajar dari kejadian sebelumnya.
“Palembang ini bukan hanya sekali banjir, malahan banyak titik atau wilayah yang selalu menjadi langganan banjir di musim hujan. Tetapi pihak pemda tidak pernah beres dalam mengatasi hal ini," keluhnya pria tersebut.
Junaidi menambahkan, permasalahan banjir tak kunjung beres menjadikan potret buruk kinerja pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota dalam mengantisipasi permasalahan yang ada di Masyarakat. Ini bukti buruknya kinerja Pemkot Palembang.
"Perlu diingat Kota Palembang menjadi wilayah terendah di Provinsi Sumatera selatan dan dikelilingi oleh rawa dan sungai, serta padatnya populasi penduduk tidak hanya salah satu penyebab Kota Palembang menjadi langganan banjir, namun buruknya tata kelola infrastruktur terutama pengelolaan drainase penyebab utama banjir," jelasnya.
"Sekali lagi permasalahan banjir ini dari tahun ke tahun terjadi, bahkan tempat dan titik yang sama, tetapi tetap juga tak bisa diatasi," tambah dia.
Selain Kota Palembang berada di wilayah rendah, buruknya tata kelola drainase jadi penyebab Palembang selalu dilanda banjir ketika hujan.
Dimana, luas wilayah Kota Palembang 400,61 meter persegi dengan ketinggian 8 meter dengan populasi sekitar 1,686,073 jiwa pada tlTahun 2021, merupakan salah satu menjadi kota terendah di Provinsi Sumatera selatan, dan ini merupakan jadi salah penyebab banjir melanda Kota Palembang.
"Banyaknya izin pembangunan yang melanggar seperti menutupi, mempersempit atau menghilangkan saluran air bahkan terkadang menyampingkan Analisi Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) juga penyebab utama banjir di Kota Palembang," cetusnya.
Ketua KAPL, Andreas Okdi Priantoro SE, AK mengatakan, kondisi tersebut sering kali dialami jika hujan deras melanda Kota Palembang. Kejadian ini menjadi perhatian serius dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, pemerintah, pemuda, aktivis maupun mahasiswa turut menyorotinya.
”Bicara tentang Kota Palembang dengan tema 1 Jam Hujan, Bertempat di Caramel Cafe & Resto 3. Puncak Sakuning, Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang," akunya.
Andreas Okdi Priantoro SE, AK menambahkan, bahwa dirinya menilai belum adanya keseriusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi persoalan banjir ini terbukti sejumlah aturan yang dibuat masih belum optimal diterapkan.
“Parahnya lagi peraturan tersebut seperti hanya tulisan di atas kertas saja, karena kami menilai masih anak sungai diduga dialih fungsikan oleh oknum pengusaha. Jadi jangan selalu mengkambing hitamkan masyarakat kecil saja dong,” cetusnya.
Dikatakan Andreas Dinas PUPR Kota Palembang dalam mencari solusi banjir hanya menurunkan tim monitoring atau petugas pengurai banjir tanpa adanya solusi untuk mengatasinya.
“Kok cuman menurunkan petugas pengurai banjir saja seharusnya pikirkan pula solusinya. Jadi anggaran selama ini kemana?,” kesalnya lelaki itu.
DPRD Kota Palembang ikut campur tangan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Palembang yang anggaran pembangunannya dikelolah oleh Dinas PUPR Kota Palembang.
“DPRD Kota Palembang harus bekerja ekstra dalam hal ini, menginggat besarnya anggaran di Dinas PUPR Kota Palembang dalam pembangunan di Kota Palembang, namun faktanya beberapa titik di wilayah Kota Palembang masih dilanda banjir," ungkapnya.
Saat ini publik melihat solusi penangan banjir di Kota Palembang hanya menawarkan solusi emergency atau solusi jangka pandek, yang dimana jika terjadi banjir maka solusi yang diberikan Pemerintah Kota hanya pompa portable, solusi tersebut merupakan solusi yang baik di saat urgent, namun alangkah indahnya jika solusi yang ditawarkan merupakan inovasi dan bagaimana merubah mekanisme tata kelola infrastruktur terutama pengelolaan drainase penyebab utama banjir. (Romadhon)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar