MUBA, BS.ID - Seiring gelaran pemilu legislatif yang akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang, dan kini telah memasuki berbagai tahapan, ikut memantik perhatian positif kalangan akademisi dan media.
Sejumlah respon ditunjukkan antara lain oleh Dr Wandi Subroto dari STIHURA dan Kurnaidi Ketua PWI Muba.
Ada benang merah yang menautkan pendapat dua orang ini terkait penyelenggaraan pemilu, yakni partisipasi pemilih dan politik uang.
Dihubungi Sabtu, (01/04/2023) Wandi Subroto menjelaskan, sebagai masyarakat pemilih ia mengaku resah dengan tingkat partisipasi pemilih serta fenomena politik uang yang mulai tercium.
"Para calon legislator, saya bicara ini karena pemilu yang digelar serentak pertama kali adalah pileg, akan dihadapkan pada situasi adu pintar dengan pemilih. Sebab masyarakat sudah pandai menilai calon yang akan berlaga. Disinilah, saya mengajak seluruh kalangan sipil, media dan mahasiswa untuk menyerukan gerakan moral akan menolak politik uang," jelas dia.
Tak hanya itu, Wandi juga berharap ada peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu serentak baik legislatif, presiden maupun pilkada pada 2024 mendatang.
"Sebagai gerakan moral inisiatif ini juga akan menggerakkan pemilih untuk lebih peduli pada hal mereka. Kita akan dorong masyarakat pemilih mengecek data masing-masing sudah terdaftar belum dalam sipol. Khusus untuk mewaspadai praktik politik uang bila perlu kita buat langkah nyata dengan membentuk kampung anti politik uang dimulai dari tingkat rukun tetangga (RT)," tandasnya.
Menurutnya, politik uang menjadi keresahan bersama. Apalagi, tambahnya, saat ini ada 7 daerah pemilihan (dapil). "Lubuknya makin kecil buayanya banyak, begitu ibaratnya. Nah, kalau di setiap RT berdiri kampung anti politik uang, maka para calon akan berpikir ribuan kali. Selain itu menurutnya gerakan ini juga akan meringankan penyelenggara pemilu dan petugas pengamanan.
Terpisah, Kurnaidi, Ketua PWI Muba menyebutkan jika pihaknya telah menyiapkan program khusus terkait peningkatan partisipasi pemilih, pengawasan serta edukasi pemilih.
"Media punya kepentingan mencegah meluasnya hoaks atau pemberitaan provokatif, fitnah dan isu gelap selama tahapan pemilu. Kami PWI dan unsur masyarakat lain sepakat menyukseskan pemilu dengan berperan aktif. Wartawan harus jadi pengadil dan tidak menjadi pihak yang ikut bermain dalam arus negatif. Ya, tentu sesuai peran dengan mengembangkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemilu. PWI Muba sudah menyiapkan podcast seputar pemilu," kata dia.
Menurutnya podcast akan menghadirkan para calon legislator mendedahkan program. Dipihak lain, akan ada narasumber lain dari media dan akademisi menyajikan hak-hak demokrasi. Pada sesi ini akan dibuka kran suara pemilih apa yang mereka butuhkan dan inginkan.
Terkait peran media sebagai wadah sosialisasi dan edukasi, maka diperlukan sinergitas antara media dan KPU dan Bawaslu. Khususnya tentang pemberitaan dan penyiaran iklan kampanye.
“PWI siap membantu tugas pengawas pemilu melakukan pengawasan pemberitaan dan penyiaran kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran,” jelasnya.
Berpegang pada UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, PWI Muba akan menjaga marwah legitimasi profesi kejurnalistikan.
"Seperti pernah diingatkan oleh dewan pers agar media secara etik tak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pers."
Menurut Kurnaidi dalam menjalankan program ini pihaknya berpatokan pada spirit implementasi Pasal 17 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Dewan Pers tetap mengingatkan dan menggugah peran serta masyarakat dalam mengawal kemerdekaan pers, khususnya kualitas pers dalam pemilu. (Pijai)
Posting Komentar
0Komentar