Ini Jawaban PJ Wako Prabumulih Soal Pandangan Umum Fraksi-fraksi Raperda-RAPBD Prabumulih Tahun 2024

- Sidang Paripurna ke-VII Masa Persidangan I Penyampaian Jawaban Pejabat (PJ) Walikota (Wako) Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terhadap pandangan umum anggota dewan atas nama fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pemerintah Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (RAPBD) Kota Prabumulih Tahun 2024.

Dimana Sidang Paripurna ke-VII tersebut berpusat di ruang Rapat Lantai 3 DPRD Kota Prabumulih itu sendiri. Tampak hadir dalam Paripurna tersebut, yakni Pejabat (PJ) Walikota Prabumulih H Elman ST, MM, PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Aris Priadi SH, MSi, Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno SE, S, I, Kom, Wakil Ketua I, II, Asisten 2 Drs, Amilton, kepala dinas, kepala bagian, kepala badan, camat, lurah dan para ramu undangan lain sebagainya.

Terlebih dalam sidang paripurna setiap fraksi menyampaikan berbagai pandangan umumnya terhadap Raperda-RAPBD Tahun 2024 Pemerintah Kota Prabumulih. Seperti halnya pandangan umum fraksi disampaikan H Hartono Hamid, Fraksi Hanura. Dimana Fraksi Hanura mengharapkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih untuk terus memberikan perhatian serius kepada fraksinya. Terutama terkait hal pelatihan dalam berbagai bentuk guna mengup-grade profesionalitas aparatur pemerintah yang  dibutuhkan.

Sedangkan pandangan umum asal Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) oleh Hermali SPd menyampaikan agar Pemerintah Kota Prabumulih mempercepat pembangunan investasi, kesehatan, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat hal tersebut dinilai cukup beralasan masih banyaknya sumber pajak yang dapat meningkati PAD Kota Prabumulih.

PJ Walikota Prabumulih, H Elman ST, MM memberi jawabannya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Kota Prabumulih Tahun 2024. PJ Walikota berterima kasih atas masukan dan perhatian dari berbagai fraksi yang ada. Salah satunya pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemerintah sependapat untuk mengoptimalkan pembangunan yang berbasis kinerja personel maupun program akan menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Tentunya dengan memperhatikan capaian out-put serta maupun pendanaan.

"Demikian juga pandangan demi mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governess dan pemerintahan bersih (clean governess). Tentunya hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," akunya orang nomor satu di Bumi Seinggok Sepemunyian, Minggu (26/11/2023), tadi siang.

Menyangkut kelanjutan pembangunan rumah ibadah akan terus menjadi perhatian prioritas, yang berdasarkan kemampuan belanja daerah. Bukan cuma itu, pemberian insentif ketua RT dan RW juga sebaliknya tetap dilanjutkan sebagaimana seperti tahun-tahun sebelumnya. (Adv/BN)